Minggu, 01 Februari 2009

FTZ

ABSTRAKSI

Analisis Stakeholders Dengan Sistem Pangeran (The Prince System) Terhadap Perumusan Kebijakan Special Economic Zone Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional (Studi Pada Special Economic Zone Di Kota Batam)

Disusun oleh :

Robert Rusdianto, Dian Prima Safitri, Tyas Kinasih


Batam merupakan salah satu wilayah pertumbuhan (growth poles) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Batam telah lama menjadi kawasan perdagangan bebas. Secara de facto Batam telah menjadi kawasan pertumbuhan sejak tahun 1971. Namun, secara de yure pemerintah belum menetapkan payung hukum secara jelas untuk pengembangan Batam hingga tahun 2007 . Status Batam beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari bonded warehose ( th 1974) hingga menjadi SEZ pada 2007. Meskipun nama yang digunakan berganti-ganti, akan tetapi kegiatan yang dilakukan di Batam adalah kegiatan perdagangan, transit, serta kegiatan manufaktur.

Salah satu hal yang menjadi penghambat dan menyebabkan lamanya proses perumusan kebijakan SEZ adalah adanya tarik menarik kepentingan dalam stakeholder yang terlibat dalam perumusan kebijakan SEZ. Perdebatan akan penetapan sistem enclave, tumpang-tindih peran, tugas, dan wewenang antara Otorita Batam dan Pemko Batam juga menjadi hal yang kontroversial. Payung hukum kebijakan SEZ memang perlu untuk segera ditetapkan, namun banyak hal yang memperlambat penetapan tersebut. Salah satunya adalah tarik ulur antar stakeholder yang terkait dengan perumusan kebijakan SEZ.

Usulan kebijakan publik yang baik akan dapat diterima dan mendapat dukungan politis yang kuat apabila diketahui keinginan stakeholder yang ada di dalamnya. Oleh karena itu langkah penting dalam advokasi kebijakan adalah mengetahui stakholder-stakeholder yang terdapat dalam perumusan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan diterimanya kebijakan adalah analisis pemangku kepentingan (stakeholder). Salah satu cara menganalisis stakeholder adalah dengan menggunakan metode sang pangeran (The Prince System).

Berdasarkan analisis stakeholder yang dilakukan dengan menggunakan metode sang pangeran, maka dapat diketahui siapa saja stakeholder yang terlibat dalam perumusan kebijakan SEZ. Penduduk merupakan stakeholder primer dalam analisis pemangku kepentingan, namun ia termasuk dalam unofficial policy makers kedudukannya dalam golongan pengambil keputusan. Pemerintah kota Batam berada di pihak yang berseberangan dengan penduduk. Otorita Batam dan pemerintah Batam termasuk dalam official policy maker-suplementary policy maker. NGO merupakan unofficial policy maker. Semua stakeholder mendukung kebijakan SEZ tapi dengan sistem enclave dan atau menyeluruh.

Alternatif perumusan kebijakan SEZ dengan analisis stakeholder adalah dengan pemberlakuan struktur kelembagaan gabungan yang berlandaskan asas NKRI dan asas Desentralisasi.

1 komentar:

THERESIA BULAN mengatakan...

ka lam kenal ,,, sy tere blh ga minta analisa na sez untuk tugas metpen saya n mgkin untk skripsi sya ,, krm ke email saya ya
Terebulan@gmail.com terimakasihh